Pro Kontra Aturan Larangan Cadar di Universitas Islam Negeri

Kabarberitahariini.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mencabut aturan terkait larangan penggunaan cadar bagi mahasiswinya di lingkungan kampus pada sabtu (10/3).

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi membenarkan hal itu saat dikonfirmasi mengenai surat terkait pencabutan surat tentang pembinaan mahasiswi bercadar.

Dalam surat itu tertulis, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada sabtu, 10 Maret 2018, telah diputuskan bahwa surat yang berisi Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut.

Dijelaskan alasan pencabutan aturan pembinaan mahasiswi bercadar itu demi menjaga iklim akademik yang kondusif. Surat itu ditujukan kepada Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, kepala Unit/Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yudian menandatangani surat dan membubuhkan stempel berlogo kampus.

Sebelumnya sejumlah pihak bereaksi setelah Rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan aturan terkait dengan penggunaan cadar di kampus. Ada yang mendukung dan banyak pula pihak yang menentang.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenang) Kamaruddin Amin mendukung pembinaan yang dilakukan UIN Sunan Kalijaga terhadap mahasiswi bercadar.

Amin menilai pelarangan bercadar sebagai bagian dari pembinaan yang merupakan langkah yang terbilang cukup bagus, sebab menurutnya, penggunaan cadar dikhawatirkan berdampak pada tidak efektifnya proses belajar mengajar.

Sementara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan setiap kampus berhak membuat peraturan mengenai penggunaan jilbab maupun cadar bagi mahasiswinya.

Di sisi lain, Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyayangkan kebijakan tersebut. Dia menyatakan siap memberikan bantuan hukum apabila ada mahasiswi bercadar yang dipecat dari kampus terkait akibat dari larangan itu.

Idris mengatakan bahwa penggunaan dari cadar dalam kehidupan sehari-hari merupakan hak mahasiswi tersebut berdasarkan keyakinan dalam beragama dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Related posts