Pasal Penguatan Hak Imunitas DPR

Kabarberitahariini.com – Rancangan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) resmi disahkan menjadi undang-undang, Senin (12/2) malam. Terdapat 13 poin materi dalam RUU MD3 yang diantaranya membahas soal penambahan kursi pimpinan MRP, DPR dan DPD hingga penguatan hak imunitas bagi anggota DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai kalau proses pembahasan RUU MD3 ini terkesan tertutup dan tidak heran kalau muncul sejumlah revisi pada pasal yang dianggap hanya akan menguntungkan para anggota dewan.

Salah satu yang disoroti adalah pada pasal 245 yang mengatur bahwa pemanggilan anggota DPR yang terkait tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden. Menurut Sebastian kalau revisi pasal ini sengaja dibuat sebagai upaya menghindari panggilan dari aparat penegak hukum.

Sebastian juga menyoroti revisi pasal 122 poin k tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Revisi pasal itu dinilai berpotensi menimbulkan ancaman pidana bagi siapa pun pihak yang mengkritik DPR maupun anggotanya, padahal MKD bukan lembaga penegak hukum yang berwenang mengatur pihak luar anggota dewan.

Kewenangan MKD mestinya hanya mengatur anggota dewan yang melanggar kode etik atau peraturan perundang-undangan. Menurutnya justru akan semakin menunjukkan DPR sebagai lembaga yang antikritik, padahal pada era demokrasi sekarang ini seharusnya mengedepankan keterbukaan pada kritik kinerja lembaga-lembaga negara.

Saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan rencana menggugat beleid tersebut ke Mahkamah Konstitusu (MK). Sebastian akan mempelajari terlebih dahulu pasal-pasal dalam UU MD3 yang baru.

MKD mengalami penambahan fungsi yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Hal itu disisipkan pada pasal 121A.

Sementara itu, pada Pasal 122 terdapat perubahan pada tugas MKD dari sebelumnya 4 poin menjadi 14 poin yang diantaranya adalah pasal 122 poin k tentang tindakan mengambil langkah hukum.

Pada pasal itu menyatakan, dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121A, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Setelah disahkan maka MKD dapat memanggil seseorang yang melakukan penghinaan terhadap DPR atau anggota dan melakukan penyelidikan sampai membuat keputusan. Mengenai batasan antara kritikan dan penghinaan akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang disusun MKD.

Related posts