PAN Mendukung Perppu Ormas?

PAN Mendukung Perppu Ormas

Kabarberitahariini.com, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa PAN akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli untuk menanggapi pernyataan yang mengatakan banyak pihak yang menilai partainya tidak mendukung Perppu Ormas, sementara untuk partai koalisi lainnya mendukung.

“Ya kalau sekarang kan sudah jalan, harus didukung. Bahwa nanti itu ditolak atau tidaknya ya kita serahkan saja di DPR. Bagaimana nantinya, ” Zulkifli dalam Rapat Kerja Nasional PAN di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/8/2017) malam..

“Dan Perppu sudah digunakan untuk membekukan satu ormas, ya itu hak dari pemerintah. Kalau tidak terima, silahkan gugat. Ini kan negara hukum,” ucap dia.

Zulkifli mengatakan, sikap PAN sudah cukup jelas terhadap pihak-pihak yang merongrong Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia mengungkapkan, PAN selama ini selalu menjadi yang paling depan menentang kelompok intoleran yang sedang mengganti dasar negara.

“Posisi PAN jelas, Merah Putih tidak boleh ditawar-tawar. Pancasila, NKRI, kebinekaan itu final buat kami. Oleh sebab itu apabila ada orang lain yang mengganggu keutuhan negara, pasti akan kami lawan, kami tidak akan setuju,” ucap Zulkifli Hassan.

Tetapi, saat ditanya mengenai sikap PAN dalam rapat paripurna DPR mengenai persetujuan Perppu Ormas nantinya, Zulkifli tidak menjelaskan akan meloloskan atau tidak.

“Bahwa Perppu nanti akan mendapatkan persetujuan di DPR atau tidak, nanti biarlah fraksi di DPR,” ucapnya.

Meskipun tergabung pada kondisi partai pendukung pemerintah, PAN tidak ikut terlibat dalam pembahasan penerbitan Perppu Ormas.

“Sayangnya PAN tidak di ajak untuk berkomunikasi walaupun partai koalisi,” ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Sabtu (15/7/2017).

Yandri mengungkapkan, PAN tidak setuju apabila ada ketentuan pembubaran ormas melalui pengadilan dihapuskan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas.

Dengan demikian, pembubaran ormas secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah. Kewenangan membubarkan dan memberikan penilaian apakah sebuah ormas mempunyai paham anti-Pancasila, lanjut Yandri, tidak tepat apabila diberikan kepada pemerintah.

Menurut pendapatnya, kewenangan tersebut dapat memicu gangguan kebebasan berpendapat.

“Klausul mengenai pengadilan sebaiknya tidak dihapus. Jadi penilai dan eksekutor itu tidak di pemerintah. Ini kurang pas. Hal ini ada kekhawatiran kebebasan berpendapat akan terganggu,” ucap Yandri yang juga Sekretaris Fraksi PAN di DPR.

Related posts