Menunggu Sikap Tegas Presiden Mengenai Pansus Hak Angket KPK

Menunggu Sikap Tegas Presiden Mengenai Pansus Hak Angket KPK

Kabarberitahariini.comNews, Jakarta – Pro da kontrak muncul mengenai terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat. Spekulasi juga muncul lantaran Pansus angket KPK ini digulirkan ketika lembaga antirasuah itu sedang mengusus sejumlah kasus besar, seperti: dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama sejumlah politikus di Senayan dan juga kasus BLBI.

Tetapi DPR tetap bergeming, Pansus angket KPK tetap dilanjutkan. Politikus di DPR RI berpendapat bahwa hak angket KPK bukan hal yang haram dan tidak menyalahi undang-undang. Tercatat ada tujuh dari sepuluh fraksi di DPR yang saat ini mendukung penggunaan hak angket KPK.

Sementara sejumlah pengiat antikorupsi menganggap pengunaan hak angket KPK oleh DPR melanggar tiga undang-undang yakni: Undang-undang tentang KPK, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU tentang keterbukaan informasi.

KPK sendiri rencananya akan memanggil ahli dan pakar hukum untuk menanyakan langkah yang harus diambil apabila dipanggil oleh Pansus Angket. Oleh karena itu, dia akan menemui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“Minggu ini ahli tata negara akan kami kumpulkan memberikan langkah kongkrit dan kita harus di jalur hukum. Jadi sah tidaknya pembentukan angket, apakah KPK tepat dilakukan angket itu sudah kami bawa ke jalur hukum, kita bisa tanya MA dan MK,”ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus berharap Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengambil sikap mengenai pansus hak angket dan mempunyai pandangan yang sama dengan KPK. Agus menyakini Presiden Jokowi mengamati proses pansus hak angket di DPR.

KPK pun menunggu sikap pemerintah. “Di negara kita paling tidak ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau KPK kan posisinya di yudisial ya, nah sekarang legislatif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu yang di eksekutif (pemerintah),”ucap dia.

“Mudah-mudahan presiden mengambil sikap,”harapo Agus. Tetapi, sambung Agus, Presiden Jokowi tidak perlu mengintervensi Pansus hak angket KPK.

Pada Sabtu, 3 Juni 2017 lalu Presiden Jokowi sudah diminta menanggapinya mengenai bergulirnya Pansus hak angket KPK di DPR RI. Dia tidak mau menanggapi hal itu dan menyerahkan selurunya mengenai Pansus ke DPR.

Meski tidak mau banyak menanggapi, Presiden Jokowi tidak mau KPK diperlemah. “Tetapi perlu saya sampaikan, pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemeberantasan korupsi oleh KPK,”ucap Jokowi.

Saat ini sikap tegas Presiden mengenai penggunaan hak angket KPK oleh DPR terus dinanti.

Related posts