Kecewa Atas Putusan Praperadilan Novanto, Massa Beraksi Di CFD

Kecewa Atas Putusan Praperadilan Novanto, Massa Beraksi Di CFD

Kabarberitahariini.com, Masyarakat sipil antikorupsi melaksanakan unjuk rasa di lokasi car free day, Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2017). Massa yang menggunakan pakaian serba hitam itu mengungkapkan rasa kekecewaannya atas putusan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Anggota masyarakat sipil menilai bahwa putusan praperadilan tersebut yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mencederai penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat sipil menilai bahwa putusan tersebut menipu rakyat Indonesia.

Dalam aksi yang dilakukan itu, masyarakat sipil membawa poster yang berisi kata-kata ungkapan rasa kekecewaan terhadap pembatalan penetapan tersangka Setya Novanto. Sejumlah peserta membawa poster berisi kritikan terhadap hakim Cepi Iskandar yang menangani sidang praperadilan Setya Novanto.

Selain daripada menyampaikan orasi, massa juga menyanyikan yel-yel mengenai penetapan kembali Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diberitakan sebelumnya, sidang putusan praperadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2017), hakim tunggal Cepi Iskandar mengungkapkan penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. KPK juga diminta untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya.

Pertama, Cepi mengungkapkan penetapan tersangka Novanto oleh KPK telah dilakukan di awal penyidikan. Menurut Cepi, harusnya penetapan tersangka dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal tersebut untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Sementara itu, Cepi juga menilai alat bukti yang diberikan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang telah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Cepi mengatakan bahwa, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Related posts