Dihukum 9 Tahun Penjara, Hak Politik Yudi Dicabut

Dihukum 9 Tahun Penjara, Politis PKS Yudi Diganti

Kabarberitahariini.com – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) melakukan pergantian waktu antarwaktu ( PAW ) kepada dua anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), yaitu Yudi Widiana Adia dan A Hadi Mulyadi. Yudi Widiana akan digantikan H Slamet dari daerah pemilihan Jabar IV dan Hadi Mulyadi akan digantikan oleh Aus Hidayat dari dapil Kalimantan Timur. “Rapat Paripurna menyetujui mengenai pergantian waktu anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan 2014-2018,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna ke 22. Yudi widiana sudah divonis selama…

Read More

Djarot Mendapat Dukungan dari JR Saragih

Kabarberitahariini.com – Bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) JR Saragih memberikan dukungan ke pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur tahun 2018 setelah batal maju di Pilgub Sumut. Dukungan tersebut ditampilkannya melalui video singkat yang disebarkan melalui media sosial di Medan, Sumatera Utara. Dalam video singkat berdurasi 31 detik tersebut, bakal cagub yang batal maju di Pilgub Sumatera Utara itu mengajak seluruh masyarakat dan relawan untuk mendukung Djarot-Sihar dalam Pilkada Sumut yang digelar 27 Juni 2018. Sambil mengucapkan kata ‘horas’. JR Saragih yang masih menjabat sebagai Bupati Simalungun itu…

Read More

4 WNA Ditangkap Polisi Atas Dugaan Skimming ATM

Kabarberitahariini.com – Pihak Kepolisian menangkap empat Warga Negara Asing (WNA) atas dugaan pencurian data rekening nasabah (skimming) melalui mesin ATM. Mereka disebut terbiasa memakai pakaian tertutup saat melakukan aksi agar identitasnya tidak terungkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengatakan empat WNA itu berasal dari Chile, Bulgaria dan Taiwan. Pengungkapan jaringan ini dimulai pada akhir Maret 2018 saat satpam sebuah bank di Jakarta Pusat menangkap WNA Bulgaria, AVH. ketika itu, tersangka masuk ke salah satu ATM untuk mengambil uang nasabah yang datanya sudah dicuri. Dari penangkapan…

Read More

Satpol PP Memastikan Penutupan Hotel Alexis

Kabarberitahariini.com – Kepala Satuan Polisi Paming Praja (Kasatpol PP) Yani Wahyu Purwoko memastikan sudah tidak ada lagi aktivitas di tempat hiburan malam Alexis. Dalam penutupan tadi siang, anggotannya sudah mengecek dan memastikan sudah tidak ada praktik jasa di dalamnya. Yani menerangkan bahwa anak buahnya telah mengecek satu per satu dari delapan lantai hotel tersebut. Menurutnya, di Alexis sudah tidak ada lift dan listrik yang dihidupkan. Yani mengatakan sempat terjadi perdebatan di Alexis antara anggota Pol PP dengan manajemen, namun Yani mengklaim perdebatan itu hanya persoalan teknis. Yani juga mengungkapkan Pemprov…

Read More

Alexis Menutup Semua Operasional Hotel

Kabarberitahariini.com – Manajemen Alexis Group angkat bicara terkait langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang resmi menutup operasional Hotel Alexis dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan tanda usaha pariwisata (TDUP). Konsultan Legal Hotel Alexis, Lina Novita menegaskan bahwa penutupan operasional Hotel Alexis per tanggal 28 Maret bukan disebabkan karena praktik prostitusi dan perdagangan manusia. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan ada praktek prostitusi dan perdagangan manusia di hotel tersebut. Lina mengatakan penutupan Hotel Alexis dikarenakan alasan izin TDUP hotel tersebut tidak diperpanjang Pemprov DKI pada Oktober…

Read More

Anies Terancam Sanksi Soal Tanah Abang

Kabarberitahariini.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan dari jabatannya jika tidak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pihak Ombudsman terkait penataan kawasan Tanah Abang. Plt Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan jika dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari Pemprov DKI tidak juga merelokasi pedagang PKL Tanah Abang dan mebuka Jalan Jatibaru, maka permintaan eksekusi itu akan meningkat menjadi rekomendasi. Jika sudah menjadi rekomendasi maka harus dijalankan selama satu hingga dua minggu. Namun jika tetap diabaikan maka akan ada sanksi administratif yang diberikan. Sanksi yang diberikan adalah gubernur…

Read More